Wakil Rektor UGM Arie Sujito datang ke Rumah Alam Banjarmasin dan berbincang tentang demokrasi politik
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Demokrasi politik menjelang Pemilu 2024 harus segera berubah.
Pendekatan warga negara terkait pendidikan politik sudah tidak relevan lagi jika menggunakan gaya lama.
Hal tersebut disampaikan pada Sabtu (7/1/2023) di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Relawan dan Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sujito.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam diskusi tentang demokrasi dalam kegiatan di Balai Wisata Alam Sungai Andai, Kota Banjarmasin. Hadir pula sejumlah akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Baca Juga: VIRAL, Pengendara Sepeda Motor Naik Jembatan Penyeberangan Orang Banjarbaru
Baca juga: Perusahaan yang menyebabkan kebakaran lahan di Batola harus membayar ganti rugi yang bisa mencapai ratusan miliar
Menurut Arie, pengenalan politik kepada warga harus dilakukan sehari-hari. Sebab, dunia politik tidak hanya identik dengan pemilu.
“Politik jangan dilihat terlalu jauh dari masyarakat. Misalnya soal pengawasan kebijakan, itu juga bagian dari politik,” ujarnya di sela-sela diskusi.
Jangan sampai jelang pemilu, lanjutnya, masyarakat tiba-tiba concern terhadap politik.
Selain itu, perguruan tinggi tidak boleh alergi dengan dunia politik. Pejabat kampus harus memberikan informasi politik.
Baca Juga: Warga Kota Sejiran Banjarmasin Ketahuan Membawa 2 Bungkus Sabu Ditahan di Polres Batola
Baca juga: Kebakaran di Jalan Karya Mufakat Banjarmasin Diduga Korsleting, Pemilik Rumah Keluhkan Respon PLN
Baca Juga: Penumpang KM Dharma Kartika IX jalur Surabaya-Banjarmasin terjun ke laut di Tanjung Selatan
Jika perlu, undang peserta pemilu untuk berdiskusi dan berdebat dengan warga kampus, mahasiswa dan dosen.
“Kampus harus berperan dalam mengedukasi tentang politik, jangan sampai cuek. Ini bertujuan untuk meningkatkan demokrasi,” ujarnya.
Diskusi tentang demokrasi berlangsung hampir dua jam. Tanya jawab dan pertukaran pandangan terjadi antara pembicara dan hadirin.
Debat tentang demokrasi ini diinisiasi sejumlah organisasi di Kalsel, yakni Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LK3), Forum Komunitas Pemerhati RRI, dan Jaringan Bantuan Kebijakan Pembangunan (JPKP).
Baca Juga: Pekan Pertama 2023, Polres Tabalong Kalsel Deteksi 4 Kasus Sabu
Baca juga: Kebakaran di Jalan Karya Mufakat Banjarmasin Diduga Korsleting, Pemilik Rumah Keluhkan Respon PLN
Sementara itu, menurut Winardi Setiono, perwakilan masyarakat, pembahasan seperti ini dinilainya sangat penting. Apalagi, momentumnya sudah memasuki tahun politik.
“Hal ini semakin membuka wawasan kita tentang politik karena pola pikir masyarakat terhadap politik yang salah. Semoga demokrasi politik semakin baik menjelang pemilu 2024,” ujarnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)
Source: news.google.com
