UMJ: Komunikasi Politik Publik Jelang Pemilu Jangan Beradab!

Etika politik dan publik harus berkomunikasi dengan mengedepankan kesopanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Prihatin dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) merekomendasikan agar semua kalangan melakukan komunikasi politik yang beradab. Elit politik diharapkan menjadi teladan, sementara masyarakat harus terus berkomunikasi secara etis.

Saat ini, etika dalam melakukan komunikasi politik sangatlah penting. Politik tidak hanya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menjaga keadaban dan integritas bangsa. Politik bukanlah hal yang buruk. Politik memiliki masalah mendasar yang harus dipertahankan, yaitu mendasarkannya pada nilai-nilai moral, norma dan agama. Itu yang perlu dipahami publik,” ujar dosen pascadoktoral FISP UMJ sekaligus pengamat politik LIPI, Prof Dr Siti Zuhro, saat diskusi pengantar bertajuk Menyoal Etika Komunikasi Politik Jelang Pemilu Serentak 2024 di Era Digital, di Jakarta, Jumat (6/01/2023).

Menurut Siti Zuhro, ketiadaan etika dan moral dalam praktik saat ini terlihat, misalnya dari ekspresi komunikasi di media sosial. Berbagai tokoh elite hingga rakyat jelata sebagian terjebak dalam kekasaran bahkan telah menimbulkan perpecahan. Getarannya semakin terasa karena tahun politik sebenarnya muncul jauh sebelum Pemilu 2024, namun sudah ada sejak tahun 2022.

Garis miring dalam komunikasi tentang politik di media sosial kini mulai bermunculan. Beragam slogan dan diksi tersebar di ruang publik. Nampaknya politik menghalalkan segala cara dan hanya menjadi sarana penyaluran kepentingan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Inilah yang harus dihindari mulai sekarang. Sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat menjadi titik tolak kemajuan dan peradaban bangsa,” ujar Siti Zuhro.

Wakil Dekan FISIP UMJ Djoni Gunanto mengatakan senada bahwa di era digital saat ini, salah satu masalah bagi setiap orang adalah bagaimana menyampaikan pesan kepada orang lain melalui media berbasis internet atau digital. Akibatnya, pesan-pesan politik yang disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi massa harus sesuai dengan etika, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai ajaran agama.

“Harapannya sangat jelas, menjelang Pemilu 2024, pesan-pesan politik yang beredar di masyarakat Indonesia akan bermanfaat. Sebab, merujuk pada nasihat filsuf Yunani kuno Plato, demokrasi itu seperti bayi yang baru lahir. Sayangnya, meski ia adalah sosok yang lugu, namun keadaannya berada dalam posisi di mana kakinya diikat. Dan yang mengikatnya adalah hukum dan etika. Jadi politik harus diatur dengan norma, hukum dan etika sehingga menjadi baik dan bermanfaat bagi rakyat,” kata Gunanto.

Source: news.google.com