Tuduh OPD terlibat politik praktis, 4 fraksi DPRD Salatiga protes - informasi
Politik

Tuduh OPD terlibat politik praktis, 4 fraksi DPRD Salatiga protes

SALATIGA, KOMPAS.com – Empat fraksi di DPRD Kota Salatiga yaitu PKS, Gerindra, Demokrat, PKB menilai ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan untuk kepentingan politik praktis. Fraksi PKB diketahui terdiri dari anggota partai PKB, Golkar, dan Nasdem

M. Miftah, Ketua Komisi B DPRD Kota Salatiga mengatakan, dugaan itu diketahui saat melakukan pengawasan di Dinas Pangan dan Pertanian Salatiga.

“Kita tahu ada anggaran di sana Rp 16 miliar dibagi Rp 10 miliar untuk biaya pegawai dan Rp 6 miliar untuk operasional, ini baru terserap 40 persen, makanya kita minta percepatan program. ujarnya di RM, Kamis (15/12/2022). Nona Yosro.

Baca Juga: Penyidik ​​Korupsi Polda tangkap anggota Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat terkait kasus korupsi

Lalu ada penyerahan 52 ekor kambing kepada warga terdampak pembangunan Taman Wisata Religi.

“Nah, bantuan ini ternyata diklaim oleh salah satu fraksi. Meski DPRD itu lembaga kolektif, tapi tidak bisa mengatasnamakan satu fraksi,” ujarnya.

Dia juga menyatakan bahwa kerentanan terhadap klaim semacam itu akan semakin terlihat di tahun politik 2023.

“Akan banyak program, termasuk dana stimulus daerah Rp 42 miliar. Makanya kami minta agar ASN tetap netral,” kata Miftah.

Sementara itu, Nono Rohana, Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga, mengaku telah menerima laporan dari masyarakat tentang upacara bendera Senin bersama inspektur anggota DPRD dari Fraksi PDIP.

“Ini berpotensi dipolitisasi di Dinas Pendidikan, padahal pendidikan itu daerah netral. Kalau ada kegiatan seperti itu, semua anggota DPRD harus dilibatkan,” terangnya.

Baca Juga: Fraksi Safari DPRD PDI-P Jakarta ke Semarang, Gembong Warsono Beri Sinyal Bawa Wali Kota Semarang ke Jakarta

Listiyanto dari Partai Golkar menyatakan, tidak boleh ada kelonggaran penggunaan OPD oleh fraksi tertentu.

“OPD adalah kepanjangan tangan pemerintah yang harus melayani semua orang. Jika pelanggaran terus terjadi, evaluasi harus dilakukan,” katanya.

Menurut anggota Fraksi Gerindra Agus Pramono, OPD harus bersikap dewasa agar situasi tetap kondusif.

“Menjelang tahun politik, semua hal bisa disalahgunakan, sehingga setiap orang harus menahan diri untuk menjaga iklim demokrasi yang baik,” katanya.

Dapatkan pembaruan berita terpilih dan berita penting setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Source: news.google.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button