Safari politik Bawaslu Anies Baswedan dinilai sebagai tindakan tidak etis | opsi identitas - informasi
Politik

Safari politik Bawaslu Anies Baswedan dinilai sebagai tindakan tidak etis | opsi identitas

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) menyebut kegiatan safari politik calon presiden Partai NasDem (Bacapres) Anies Baswedan merupakan tindakan tidak etis karena dilakukan sebelum kampanye pemilu 2024.

“Dari sisi etika politik, kegiatan safari politik Anies Baswedan dapat dilihat sebagai tindakan yang tidak etis karena telah melakukan kegiatan kampanye secara terselubung dan seolah mencuri start dalam kampanyenya sebagai calon presiden pada Pilpres 2024,” ujar RI Anggota Bawaslu Puadi di Media Center. Bawaslu RI, Jakarta, Kamis 15 Desember 2022.

Menurut dia, Bawaslu menilai publik sudah mengetahui Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung oleh gabungan beberapa partai tertentu.

Dengan demikian, kegiatan safari politiknya dapat dimaknai sebagai kegiatan kampanye atau minimal sosialisasi dirinya sebagai calon presiden pada Pemilu 2024, khususnya dalam rangka peningkatan elektabilitas pada Pemilu 2024.

“Ini jelas bertentangan dengan asas kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang ingin mengikuti pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, safari politik pada hakikatnya adalah mempelajari lebih dalam tentang partai politik dan calon presiden yang akan memimpinnya.

Dengan demikian, tindakan calon yang ingin menyosialisasikan diri sebagai calon presiden adalah sah sepanjang dilakukan dengan cara yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Bawaslu menyatakan bahwa setiap orang harus memahami dan dapat menahan diri untuk tidak berkampanye atau bersosialisasi dalam bentuk apapun karena saat ini bukan saatnya untuk berkampanye.

Ia mengatakan, setiap orang wajib memberikan pendidikan politik dan menciptakan iklim politik yang sejuk saat menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: Warga Kunjungi Bawaslu RI: Melaporkan Peristiwa Kampanye Anies Baswedan di Aceh

Baca juga: NasDem memastikan anggaran jet pribadi Anies Baswedan bukan dari APBN-APBD

“Kalau mau kampanye, UU Pemilu sebenarnya sudah memberikan waktu kepada setiap peserta pemilu untuk berkampanye presiden dan wakil presiden selama masa kampanye,” kata Puadi.[] (Di antara)

Source: news.google.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button