Romy tanggapi polemik Kembali ke PPP: hak politik saya tidak akan dicabut

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah pihak mengkritik tajam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena memberikan kesempatan lagi kepada Muhammad Romahurmuziy untuk menjadi direktur di partai berlambang Ka’bah itu. Romy, sapaan akrabnya, mendapat posisi sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP.

Menanggapi hal itu, Romy menegaskan tidak ada aturan di PPP dan aturan yang menghalangi dirinya untuk kembali berkiprah di dunia politik dan hak politiknya tidak dicabut.

“Sekarang kita kembali ke asas legalitas, karena saya menjunjung tinggi hukum sebagai orang yang menghadapi masalah hukum, sehingga ketika diminta kembali ke DPP PPP untuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan”, kata Romy saat rapat di kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023).

“Saya verifikasi kalau ada jalur yang menghalangi saya dan dari semua masyarakat dan sejawat dan dari semua masyarakat dan sejawat pihak DPP meminta mereka untuk memindahkan yang pertama karena tidak ada pencabutan sama sekali hak politik dan Artinya tidak ada yang punya hak politik yang saya larang menempatinya,” lanjutnya.

Tak hanya itu, konsep taubat yang disampaikan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjadi salah satu peluangnya untuk kembali menjadi pengurus DPP PPP.

“Semua agama mengenal konsep tobat, jadi kalau kita kemudian meminta orang yang bermasalah hukum untuk kembali bekerja, itu seperti meminta dokter yang mengalami malpraktek tapi belum dicabut haknya, tapi dia tidak bisa berlatih lagi,” katanya.

Ini seperti menanyakan penyanyi yang terjerat masalah hukum dan kemudian tidak bisa bernyanyi lagi, jadi mari kita bersama-sama mengangkat prinsip legalitas,” pungkas Romy.

Wakil Presiden PPP Arsul Sani menilai konflik pengunduran diri ketua umum akan selesai jika Suharso dan Mardiono bertemu. Sayangnya, sejauh ini belum ada kesempatan bagi keduanya untuk bertemu.

Source: news.google.com