Realisasi PC-PEN 2022 mencapai Rp396,7 triliun

JAKARTA, investor.id – Realisasi anggaran Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) mencapai Rp396,7 triliun hingga 30 Desember 2022. Anggaran ini telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata dalam melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Bagian untuk klaim pasien dan vaksinasi, insentif dan tunjangan bagi tenaga kesehatan (tenaga kesehatan) tetap akan kami bayarkan lunas pada tahun 2022, dan masih ada beberapa insentif pajak kesehatan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers Realisasi tersebut. RAPBN 2022 yang berlangsung secara virtual pada Selasa (03/01/2022).

Anggaran PC-PEN, jelasnya, terbagi dalam tiga kluster, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran klaster kesehatan mencapai Rp61,3 triliun yang digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti klaim pembayaran pasien Covid-19 tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp28,8 triliun.

Realisasi anggaran ini untuk membayar tunggakan pembayaran pasien tahun 2021 sebanyak 343 ribu pasien dan tahun 2022 sebanyak 475 pasien. Selain itu, biaya vaksinasi Rp 3,4 triliun untuk 60,1 juta dosis. Anggaran sebesar Rp 207,7 miliar dihabiskan untuk kegiatan penelitian.

Anggaran klaster kesehatan juga digunakan untuk insentif/kompensasi tenaga kesehatan pusat dan daerah sebesar Rp. 3,5 triliun, pembayaran tunggakan stimulus tahun 2021 untuk 46.826 tenaga kesehatan pusat, tahun 2022 untuk 533.421 tenaga kesehatan pusat, dan pembayaran santunan kematian untuk 81 tenaga kesehatan pusat.

Selain itu, pembayaran insentif pajak kesehatan Rp 1,8 triliun, fasilitas impor vaksin Rp 1,1 triliun, fasilitas impor alat kesehatan Rp 300 miliar, ditanggung pemerintah Rp 400 miliar untuk pajak nilai tambah alat kesehatan, serta sebagai dukungan APBD untuk penanganan Covid-19 19 di desa dan daerah sebesar Rp18,3 triliun.

Realisasi klaster perlindungan masyarakat sebesar Rp152 triliun, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,7 triliun untuk 20,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM; PKLW Visser Rp 1,3 triliun untuk 2,1 juta jiwa Polri : 683 ribu penerima manfaat, TNI : 1,4 juta penerima manfaat; BLT Migor Rp7 triliun untuk 23,9 juta KPM, (Polri: 1,4 juta penerima; TNI: 1,3 juta penerima; Kemensos: 20,4 juta KPM) BLT Dana Desa Rp26,9 triliun untuk 7,5 juta KPM.

Bantuan bagi penyandang disabilitas, YAPI dan Lansia Rp 244,7 miliar untuk 400 ribu orang, serta pra kerja Rp 16,4 triliun untuk 5 juta orang; serta kartu sembako Rp 44,1 triliun untuk 18,8 juta KPM “Nanti di tahun 2023, kami akan tetap mempertahankan sebagian bansos. Karena ini untuk orang yang paling rentan. Untuk berbagai pengeluaran yang melindungi masyarakat paling rentan,” ujar Sri Mulyani.

Realisasi klaster pemulihan ekonomi mencapai Rp183,4 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk program padat karya sebesar Rp 21,3 triliun yang ditargetkan menyerap 540 ribu tenaga kerja di 34 provinsi.

Pemerintah membelanjakan Rp 36,1 triliun untuk ketahanan pangan yang terbagi dalam kementerian/lembaga sebesar Rp 28,9 triliun dan dana daerah dan desa Rp 7,2 triliun.

Untuk kluster ini, pemerintah juga menggunakan anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi di sawah seluas 47.119 hektare; rehabilitasi jaringan irigasi di sawah seluas 153.333 hektar; dan pembangunan 35 unit bendungan.

Anggaran untuk dukungan UMKM mencapai Rp26,1 triliun yang disalurkan untuk KUR Rp364,3 triliun untuk 7,6 debitur. Nilai penjaminan UMKM sebesar Rp12,7 triliun untuk 764 ribu debitur; nilai penjaminan perusahaan sebesar Rp2,2 triliun untuk 8 debitur; insentif bisnis/pajak: Rp 19,7 triliun; insentif bagi industri terdampak, pengurangan tarif pajak badan, pembebasan pajak impor, PPnBM DTP kendaraan bermotor, PPN DTP Perumahan.

“Mendukung UMKM terutama melalui KUR dengan nilai penjaminan yang lebih tinggi dan kredit yang lebih banyak,” tutup Sri Mulyani.

Editor : Nasori ([email protected])

Source: news.google.com