Pangkalpinang (ANTARA) – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin akan menindak tegas pejabat negara (ASN) yang terlibat politik praktis oleh salah satu partai politik dan calon kepala daerah pada Pemilu 2024.
“Tahun ini dan tahun depan sibuk dengan kegiatan politik, saya imbau agar ASN tidak berpolitik praktis,” kata Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Rabu.
Dikatakannya, sebagaimana diatur dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN yang profesional selalu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“ASN harus bisa bertindak profesional, melayani masyarakat dengan baik, meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki operasional administrasi, serta tidak berpolitik praktis,” ujarnya.
Ia mengajak ASN untuk tidak segan-segan menolak pemberian yang tidak sah karena terlibat dalam kegiatan yang tidak pantas dan melaporkan ASN yang terlibat atau terlibat dalam politik praktis dengan pihak berwajib.
“Jangan pernah ragu dan pasti akan kami tindak ASN yang tidak netral ini,” ujarnya.
Menurutnya, ASN harus tetap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena politik ASN adalah politik negara.
“Apa garis negara yang sedang digarap, kita tidak boleh berpihak pada satu golongan, partai, apalagi ikut aktif dalam kegiatan yang tidak layak lagi dilakukan oleh ASN,” ujarnya.
Ia menambahkan stigma negatif terhadap ASN yang dikatakan malas, tidak “melewati”, tidak “out of the box”, dan makan gaji buta harus dipatahkan dengan menunjukkan kinerja yang baik.
“Kalau kita berbuat baik, pasti ada orang yang memperhatikan bahwa orang ini baik, itu bentuk apresiasi yang akan diterima sesama pejabat,” ujarnya.
Source: news.google.com
