TRIBUNJATENG.COMSEMARANG – Ketua Umum Partai Buruh Exco Jateng Aulia Hakim optimistis partainya akan menyumbangkan dua kursi di DPR RI Jateng.
Menurutnya, keberhasilan Partai Buruh Jateng mengikuti pemilu 2024 menjadi bukti partai diperhitungkan dan Aulia menyatakan siap memperjuangkan kursi dewan di tingkat kabupaten/kota.
“Pertarungan di sini luar biasa dan alhamdulillah lolos KPU. Saat ini kami terus menyeleksi caleg. Di internal sudah ada 179 orang, tapi target kami 200 caleg,” ujar Aulia.
Dia menambahkan, PvdA dihidupkan kembali karena beberapa aspek. Alasan utama Partai Buruh diaktifkan kembali, kata Aulia, adalah ketika wacana omnibus sayap kanan muncul beberapa waktu lalu.
“Bagi kami, munculnya omnibus law merupakan kekalahan telak bagi kelompok marginal, yakni masyarakat menengah ke bawah. Kali ini Partai Buruh telah terbentuk kembali, lebih besar dari saat pertama kali dibentuk oleh Muchtar Pakpahan,” ujarnya.
Menurutnya, Partai Buruh mendapat dukungan dari 11 elemen dan 65 federasi di seluruh Indonesia. Dengan modal tersebut, Aulia yakin partainya mampu bersaing di pemilu mendatang, terutama melawan partai-partai yang dikuasai investor atau oligarki.
“Elemen-elemen tersebut antara lain petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota, kaum miskin desa, perempuan dan pesantren muslim, bahkan supir taksi pengkolan mendukung kami, dan semangat partai buruh di Brazil, Australia dan Kuba sama, melawan investor, dia menjelaskan.
Selain dua kursi di DPR RI, Partai Buruh Jateng juga mengincar empat kursi di DPRD provinsi. Sementara itu, Aulia mengatakan untuk tingkat kabupaten/kota, pihaknya menargetkan seluruh daerah menyumbangkan kursi atau yang dikenal dengan istilah sweeping bersih.
“Ada 28 dari 35 kelurahan yang memiliki basis partai kami. Kami yakin semuanya akan menyumbangkan kursi, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis kuat seperti Jepara, Demak, Kendal Karanganyar dan Cilacap. Bahkan kami yakin akan melakukannya. bersaing dalam pemilihan bupati.” dia menambahkan.
Dia menjelaskan, Partai Buruh akan dijadikan alat politik. Ini untuk mengubah undang-undang yang merupakan produk oligarki, termasuk Omnibus law.
Source: news.google.com
