Murad Tidak Menghargai Pesta – MimbarRakyatNews.com - informasi
Politik

Murad Tidak Menghargai Pesta – MimbarRakyatNews.com

AMBON, MRNews.com, – DPD PDI-P Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PDI-P se-Maluku di sebuah hotel di Kota Ambon, Selasa (30/8).

Sayangnya, momen perayaan penting tersebut tidak dihadiri oleh Ketua DPD PDIP yang juga Gubernur Maluku, Murad Ismail dan beberapa pengurus partai lainnya. Bahkan, pengurus DPP, Mindo Sianipar dan Rochmin Dahuri, langsung datang ke Maluku.

Menurut informasi yang diperoleh, MI lebih memilih tinggal di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan mengunjungi Bumi Duan Lolat dalam dua hari, 1 September.

Mengomentari ketidakhadiran ketua DPD di momen hajatan yang begitu penting itu, petinggi dan pendiri PDI-P Maluku, Evert Kermite, menegaskan kehadiran ketua DPD pada momen Rakerda ini merupakan suatu keharusan karena dia (MI- ed) adalah pemimpin tertinggi partai.

“Sebenarnya kalau dia tidak bisa datang, ya ditunda saja Rakerdanya. Perlu dibahas. Karena ini momentum yang sangat strategis bagi partai untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menyampaikan hasil Rakerda dan program ke menjawab berbagai persoalan yang dihadapi partai saat ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Kermite, sangat disayangkan jika ketua DPD RI tidak hadir dalam Rakerda kali ini.

“Sangat disayangkan sebagai senior dan pendiri partai. Ditunda saja kalau dia tidak ada, tidak apa-apa,” tambah mantan sekretaris DPD PDI-P Maluku itu.

Selain itu, ia tentu berharap para peserta Rakerda yakni KSB (ketua, sekretaris dan bendahara) DPC Maluku, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berani membenahi kepemimpinan PDI Maluku saat ini. P DPD.

Karena dari aspek konsolidasi, sangat sulit diharapkan menjadi kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang berkembang saat ini. Banyak pejabat DPD yang juga secara struktural tidak aktif. Pasalnya, mereka direkrut tanpa melalui mekanisme apapun.

“Dia belum mengangkat KTA sebagai pengurus partai. Dan justru kesalahan DPP yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua DPD terpilih Murad Ismail untuk menyelesaikan kepengurusan. Bahkan partai lain tidak menjual, jadi ada juga calon. direkrut. Apa yang diharapkan? Mereka bukan karakter,” keluhnya.

Karena itu, dia meminta DPC KSB dan anggota fraksi melakukan evaluasi kritis terhadap ketua DPD tersebut. Jika tidak, jangan berharap apa pun dari pesta ini untuk sukses di masa depan.

“Nanti, orang akan menjadi liar dengan pesta ini. Harus berani menilai gaya kepemimpinan ketua DPD. Kenapa harus takut? Yang dikhawatirkan partai ini harus dipisahkan dari masyarakat. Koreksi total juga harus dilakukan untuk DPP. Sangat disayangkan bahwa Sekretaris Jenderal tidak datang, kalau tidak saya akan keras padanya. Bahwa ini adalah sebab dan akibat dari segala sesuatu,” katanya.

Sementara itu, petinggi PDI-P lainnya, Jusuf Leatemia, menegaskan ketidakhadiran ketua DPD pada momen Rakerda merupakan bentuk ketidakhormatan partai, meski alasannya untuk mengoordinasikan kehadiran presiden.

“Bicara 1 September, presiden baru saja tiba. Sedangkan DPP bisa berasal dari Jakarta. Bagaimanapun, dia tidak bisa menghadiri pembukaan Rakerda yang baru saja kembali ke sana (Saumlaki). Namanya tidak menghormati partai,” keluhnya.

Karena itu, bagi Leatemia, Murad harus mengenal dirinya sendiri dan mundur sebagai ketua DPD PDI-P Maluku. “Seharusnya dia tahu diri dan mundur saja, dia tidak bisa lagi memimpin partai ini,” jelasnya.

Absennya MI sebagai ketua DPD di Rakerda juga berarti tidak ingin partai ini menjadi besar pada 2024. Di sisi lain, pihak lain sudah memiliki kesiapan yang sangat tinggi.

“Partai punya kepentingan politik, majulah untuk pemilihan umum 2024. Jadi jika Anda pikir Anda tidak mampu lagi, keluar saja dari ketua partai. Saya yakin DPC, Cabang, anak Cabang belum menerimanya, tetapi mereka takut untuk mengungkapkannya. Artinya kemampuannya dipertaruhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Koperasi dan UKM Mindo Sianipar menyatakan, kepemimpinan partai di PDI-P tidak tunggal melainkan kolektif kolegial. Jadi tidak masalah ketua DPD tidak hadir di Rakerda.

“Single hanya satu, keputusan tunggal diikuti sepenuhnya. Itu adalah keputusan ketua umum. Karena itu adalah setting tersendiri untuk PDI-P. Ketua umum adalah lembaga tersendiri. Dia dipilih oleh Kongres. Kemudian kita DPP yang akan dipilih olehnya dan dilantik untuk Kongres,” jelasnya.

“Jadi tidak apa-apa (ketidakhadiran ketua DPD-red). Karena diasumsikan ada wakil ketua, ada sekretaris, dia bisa mencalonkan. Rakerda akan mensosialisasikan apa yang dihasilkan pada Rakernas kemarin” , ujar anggota Komisi IV DPR-RI.(MR-02)

Tampilan Pesan: 30

Source: mimbarrakyatnews.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button