SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Keputusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menonaktifkan Layanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi.
Asep Sopari Al-Ayubi mengaku tidak setuju program Jamkesmas atau Jamkesda dinonaktifkan. Karena kemungkinan untuk membantu orang miskin yang sakit tidak ada. Asep menilai perlu ada perbaikan format dan regulasi terkait Jamkesda. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kesehatan masyarakat dapat dikendalikan.
“Dulu strateginya mengambil jalan tengah, rumah sakit tidak dibebani dana, tapi masyarakat yang membutuhkan tetap dilayani dan dibantu,” ujar Asep Sopari.
Baca Juga: Ini yang menjadi dasar Pemkab Tasikmalaya menonaktifkan Jamkesda
Diakui Asep, selama ini Jamkesda kerap meleset dari jadwal. Artinya, masyarakat yang mampu sering menggunakan Jamkesda untuk membiayai pengobatan di rumah sakit.
“Artinya, masyarakat yang dibantu memiliki data yang sangat dibutuhkan dan tidak mampu, termasuk yang tidak ditanggung BPJS, sehingga harus selektif,” jelas Asep Sopari.
Asep Sopari juga mengakui, program jaminan kesehatan saat ini ditarik dari pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan menerbitkan jaminan sosial atau kesehatan di luar BPJS.
Baca Juga: Pemkab Tasikmalaya menonaktifkan Jamkesda
Dengan demikian, pemda harus memiliki satu penugasan dengan pemerintah pusat atau BPJS Kesehatan. Namun di tengah masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.
Source: news.google.com
