Jakarta, CNNIndonesia —
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menunjuk kehadiran Perpu Ciptaker menjadi salah satu bukti penguasaan oligarki Ekonomi dan Politik Indonesia.
Didin memperkirakan penguasaan oligarki ekonomi akan meningkat, apalagi di tahun politik seperti sekarang ini. Ia menyinggung koalisi “super keren” yang tercermin di pemerintahan dan parlemen saat ini.
Hal itu, kata dia, berdampak luas pada peran DPR. Didin menegaskan, bekerjanya sistem oligarkis mematikan mekanisme check and balances dan membuat kontrol DPR nyaris nol.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
“Buktinya banyak UU yang disahkan di luar prosedur, UU Minerba, UU KPK, UU Ciptaker sebelumnya, UU MK, UU IKN, KUHP dan terakhir Perppu Ciptaker Menurut saya lahirnya perbedaan aturan ini adalah bukti bekerjanya fenomena oligarki,” jelasnya dalam Catatan Pendahuluan Ekonomi 2023 INDEF, Kamis (5/1).
Didin menilai proses legislasi di Indonesia saat ini mengabaikan peran lembaga hukum dan partisipasi masyarakat yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang.
Dia percaya bahwa oligarki ekonomi yang lebih ofensif akan memperlambat proses transisi dari demokrasi politik ke demokrasi substantif.
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri juga mengkritik Perppu Ciptaker. Dia membantah argumentasi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa dengan keluarnya aturan tersebut membuat investasi lebih mudah.
“Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi. Target investasi Rp 1.200 triliun, kata BPKM. Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) mengatakan hal ini berujung pada penyusunan Perppu (Ciptaker), investasi di RI sebenarnya sudah tinggi,” kata Faisal.
“Investasinya tinggi, tapi lihat Indonesia sahabat Buthan dan Myanmar. Investasinya otot, investasinya fisik. Lebih dari 80 persen investasi Indonesia adalah investasi fisik berupa membangun dan membangun. Jadi yang dibangun bukan otak, tapi benda mati,” lanjutnya.
Lahirnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menimbulkan keresahan. PvdA dan organisasi serikat pekerja juga menolak isi peraturan tersebut dan menuntut 9 poin revisi.
Pertama, upah minimum. Keduaperihal outsourcing atau pakar energi. Ketigauang pesangon. Keempatpemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak mudah. Kelimaagen kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Keenammengatur jam kerja.
Ketujuh, pengaturan terkait cuti, termasuk karyawan atau karyawan wanita. Menurut Iqbal, gaji karyawan perempuan yang cuti hamil atau haid tetap harus dibayarkan. Namun hal tersebut tidak dijamin dalam Perppu Ciptaker dan UU Ciptaker.
Kedelapanterkait tenaga kerja asing (TKA). Kesembilan, tentang sanksi pidana yang dihapuskan. Yang sebelumnya tercantum dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian dihapuskan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker dan dilanjutkan dengan Perppu Ciptaker.
[Gambas:Video CNN]
(skt/sfr)
[Gambas:Video CNN]
Source: news.google.com
