Jakarta, CNNIndonesia —
Indonesia Corruption Watch (ICW) tebak akan ada mode politik uang atau kebijakan moneter baru, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilihan), di masa depan karena perkembangan teknologi.
Hal ini terkait dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan platform digital untuk transaksi keuangan digital. Sehingga Agus meyakini ada kemungkinan politik uang berpindah ke ranah digital.
“ICW menduga ke depan modusnya politik uang akan berubah seiring dengan perubahan teknologi yang semakin canggih,” kata Koordinator ICW Agus Sunaryanto di Toko Tjikini, Jakarta, Jumat (6/1).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN
Kondisi ini, kata Agus, memungkinkan tim sukses mengidentifikasi nomor telepon masyarakat yang seharusnya mencoblos. Selanjutnya, uang politik ditransfer ke nomor tersebut.
Agus memperkirakan regulator akan kesulitan memantau di lapangan Badan Pengawas Pemilu. Kabarnya, Bawaslu harus bekerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Itu sulit dipantau kecuali jika regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, OJK, juga dapat melakukan pemantauan secara berkala pada saat terjadi lonjakan pengiriman uang di masyarakat,” kata Agus.
“Menurut saya, sebaiknya Bawaslu bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, PPATK,” tegas Agus.
Momen kebijakan moneter tidak hanya terjadi sesaat sebelum pemungutan suara. Momen itu, jelas Agus, mungkin sudah dimulai.
[Gambas:Video CNN]
Meski termasuk penggunaan layanan digital, Agus mengatakan modus ini tidak hanya ditujukan untuk pemilih muda. Karena bentuknya juga bisa berupa kartu uang elektronik dan token listrik.
Menurut Agus, modus baru ini menghadirkan tantangan baru bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya mengawal penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Yang ini tantangan untuk bawaslu. Bagaimana meminimalisir potensi tersebut melalui perkembangan teknologi. Kita harus beradaptasi,” tambah Agus.
(pop/kri)
Source: news.google.com
