JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi kasus korupsi yang berdimensi politik kabarnya akan merajalela akibat gesekan kepentingan politik elektoral pada 2023. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemilu 2024.
“Praktik penegakan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah, pimpinan partai politik, dan anggota legislatif juga rawan politisasi,” kata peneliti ICW Lalola Ester dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (6/1).
Lalola menegaskan penegakan hukum masih berpotensi kurang tegas dibandingkan praktik korupsi yang akan terus berkembang jika tidak dilakukan upaya penguatan penegakan hukum dalam membangun profesionalisme kerja.
Menurut Lalola, ada beberapa bentuk korupsi yang dominan dan baru selama tiga tahun terakhir, antara lain bentuk penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, penggelapan, markup, suap, manipulasi saham atau penyalahgunaan modal. pasar.
Secara sektoral, berbagai sektor rawan korupsi hampir sama. Lalola mengatakan, sektor yang menjadi pemenuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan berpotensi semakin tergerus.
Selain keempat isu tersebut, sektor dana desa diperkirakan akan tetap menjadi sektor yang paling korup di masa mendatang, seiring dengan peningkatan anggaran yang terus meningkat.
Menariknya, modus manipulasi saham atau penggunaan pasar modal yang ditemukan ICW ini sejalan dengan data terkini dari PPATK. Berdasarkan temuan yang dirilis lembaga tersebut pada akhir tahun 2022, terdapat 1.215 laporan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp183,8 triliun.
“Dari total transaksi tersebut, lebih dari Rp 81,3 triliun diduga berasal dari tindak pidana korupsi.Hasil analisis PPATK juga mengungkapkan cara yang paling banyak digunakan untuk menampung dana yang diduga hasil korupsi, mulai dengan pertukaran mata uang, instrumen pasar modal dan membuka polis asuransi,” kata Lalola.
ICW memprediksi kasus korupsi suap dan manipulasi saham melalui pasar modal berpotensi meningkat. Gejala tersebut sudah terlihat dari temuan ICW dan PPATK. Pola korupsi yang semakin canggih diprediksi akan menjamur sejalan dengan eskalasi politik menjelang pemilu.
“Semakin dekat tahun politik 2024, kerentanan ini akan semakin kuat. Selain itu, berdasarkan data ICW, praktik suap yang melibatkan konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, dan mahar politik biasanya akan terungkap menjelang tahun politik,” pungkasnya. (*/JawaPos.com)
Source: news.google.com
