Fasilitas kesehatan BPJS gratis dengan modal KTP tidak berlaku lagi bagi orang kaya di Surabaya
Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) melakukan pengecekan ulang terhadap penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) BPJS Kesehatan. Tak lama lagi, mekanisme hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS tingkat tiga secara gratis tidak berlaku lagi bagi warga kaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejak 1 April 2021, Pemprov DKI telah membayarkan BPJS golongan 3 untuk seluruh warganya, termasuk golongan mampu.
Itu, setelah pemkot menandatangani nota kesepahaman dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya, dalam program Universal Health Coverage (UHC). Artinya jaminan kesehatan di suatu kota sudah mencapai 95 persen, sehingga warga yang sakit cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Jadi seperti itu BPJS, Pemkot yang bayar semuanya. Yang pasti UHC 95 (persen) Surabaya, itu sudah lama. Orang Surabaya bawa KTP gratis. Yang bayar, ada pemerintah, perusahaan, tapi juga warga ini lagi di ladang, siapa yang mau membayar dewe yo (Nanti dicek lagi, yang kaya bayar sendiri),” kata Eri, Sabtu (3/11/2022).
Nantinya masyarakat miskin dan pramiskin di Surabaya akan terus dibiayai oleh pemerintah kota.
“Segera kami juga akan merilis data tentang senjata dan pra-senjata. Seharusnya kami menutupi. Orang kaya diparini (dikunjungi) ayo bayar BPJS. Itu kan tugas pemerintah, ojok harus dibayar untuk semua orang (jangan bayar semuanya), tapi bagaimana pemerintah bisa menginspirasi masyarakat agar ini bisa berhasil,” imbuhnya.
Meski begitu, diakui Eri, itu tidak mudah. Namun yang jelas penghitungan jumlah orang kaya penerima PBI BPJS dilakukan.
“Ini yang kita bangun. Sekarang per desa berbudaya kita menghitung. Desa ini dibiayai oleh pemerintah, dan banyak yang mandiri. Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan. Berat. Mengubah hati dan pola pikir,” imbuhnya.
Berapa banyak temuan yang tidak Eri ketahui. Hingga saat ini, seluruh warga yang bersedia menjadi BPJS Kesehatan tingkat III ditanggung oleh Pemkot. Namun setelah itu dia meminta kesadaran warga kaya.
“Kami tidak melihat, kami hanya melihat KTP dasar dari Surabaya, kalau mau kelas tiga dibayar. Kita mulai dulu yang utama UHC, ternyata ada UHC dari pemkot, perusahaan, masyarakat. UHC sudah dalam perjalanan, hari ini sudah menuju ke sana. Setelah ini lewat, mari kita waspadai,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, di lapangan ditemukan iuran BPJS Kesehatan keluar jalur. DPR meminta pemerintah pusat dan daerah segera melacak data orang kaya penerima iuran BPJS Kesehatan. Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan juga berencana membuka kelas BPJS khusus untuk peserta kelas ekonomi menengah ke atas. (lta/ipg)
Source: news.google.com
