Demokrat mengincar 14 persen suara pada pemilu 2024 - informasi
Politik

Demokrat mengincar 14 persen suara pada pemilu 2024

Nomor urut 14 dianggap istimewa bagi Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrat memilih opsi pertama terkait nomor urut peserta Pemilu 2024 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah alih-alih Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka akan kembali menggunakan nomor seri 14.

“Para kader siap menjalankan arahan Ketum AHY. Siap bersama rakyat mengemban dan memperjuangkan perubahan dan kemajuan negeri ini,” kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi, Jumat (16/ 12/2022).

Partai Demokrat, jelas Herzaky, mempersiapkan sebaik mungkin untuk Pemilu 2024. Nomor urut 14 juga dinilai istimewa, karena pemungutan suara juga akan dilakukan pada 14 Februari 2024.

“Untuk itu, kita harus sapa masyarakat sebanyak-banyaknya. Perjuangkan aspirasi dan harapan masyarakat, bantu masyarakat yang kesulitan,” kata Herzaky.

“Insya Allah dengan kesungguhan dan kesungguhan para kader, Demokrat bisa mendapatkan minimal 14 persen suara pada 14 Februari 2024 seperti yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu oleh Ketum AHY,” lanjutnya.

Diketahui, KPU telah menetapkan 17 parpol sebagai peserta Pemilu 2024. Sementara itu, partai Ummat dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan (TMS) pada tahap verifikasi faktual.

Ke-17 parpol yang diadopsi terdiri dari sembilan parpol, lima parpol nonparlemen, dan tiga parpol baru. Parpol dinyatakan berhasil setelah berhasil memenuhi persyaratan (MS) dalam proses verifikasi administrasi. Sedangkan parpol dan parpol non parlemen baru lolos setelah dinyatakan MS dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, sistem ketatanegaraan dengan prinsip check and balances merupakan bentuk penyelenggaraan negara yang demokratis. Hal ini dapat lebih disempurnakan dengan pelaksanaan pemilu 2024.

“Pilkada merupakan upaya untuk menyempurnakan tata kelola negara yang demokratis. Oleh karena itu, kita harus lebih maju dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia,” kata Puan dalam sambutannya pada Sidang Paripurna II III DPR Periode 2022-2023, Kamis ( 15/12). ).

Konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, telah memberikan jaminan jalan menuju kesempurnaan demokrasi. Salah satunya melalui pemilu berkala untuk menegakkan prinsip check and balance atas kekuasaan negara.

“Perlu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, diperlukan parpol peserta pemilu yang semakin canggih dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat dan selalu menjaga komitmennya. Menjaga dan mengawal ideologi negara dan persatuan bangsa,” ujar Puan.

Source: news.google.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button