TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang Pemilu 2024, partai politik (Parpol) menempuh sejumlah cara untuk meningkatkan eligibilitas.
Salah satunya dengan menggaet tokoh-tokoh politik, agama, dan terkenal untuk bergabung dengan mereka.
Misalnya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menarik semakin banyak tokoh politik ke Tanah Air.
Sejumlah tokoh masyarakat bergabung dalam partai ini, mulai dari pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan jenderal militer.
Dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyambut baik penobatan tokoh tersebut.
Teranyar, Intsiawati Ayus, anggota DPD RI, bergabung dengan Partai Perindo dan akan maju ke DPRD Riau Dapil Partai Perindo.
“Ibu Intsiawati Ayus, anggota aktif DPD RI Dapil Riau bergabung dengan partai Perindo dan mencalonkan diri sebagai calon Dapil Riau Dapil. Selamat datang Bu Iin. Bersama kita bangun Riau yang sejahtera,” tulis Hary, Rabu (5/5). /1/2023) seperti dikutip dari Tribun Bengkulu.
Wanita kelahiran 4 Mei 1968 ini merupakan politisi Indonesia yang mewakili Provinsi Riau sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Baca Juga: Profil Aktor Ferry Irawan, Suami Venna Melinda Dipastikan Mencalonkan Diri Sebagai Calon Partai Perindo di Pemilu 2024
Putri pertama Panglima Merdeka Riau, Datuk H. Asman Yunus (3 Desember 1941 – 1 Oktober 2015) dan cucu Walikota ke-4 Pekanbaru (1 Juni 1956 – 14 Mei 1958) Muhammad Yunus juga memimpin organisasi masyarakat Malaysia terbesar di Riau, Keluarga Melayu Bersatu Riau disebut Malay Hulu Balang Warriors (RMB-LHMR), yang beranggotakan lebih dari 100.000 orang.
Presiden Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode pertama, Ginandjar Kartasasmita, pernah menjulukinya ‘Srikandi DPD RI’.
Dari sisi lembaga negara, Intsiawati menginginkan DPD RI menjadi lembaga yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan negara.
Sejak terpilih hingga periode pertama, Intsiawati menjadi salah satu anggota yang aktif memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI.
Penguatan kelembagaan DPD dilakukan melalui reformasi sistem ketatanegaraan, baik melalui upaya penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945 Perubahan ke-5 maupun melalui upaya pengujian undang-undang untuk persamaan hak dan kedudukan anggota parlemen, sebagaimana serta persamaan hak legislatif, sehingga tercipta mekanisme check balances dalam legislatif bikameral yang ideal.
Sumber : Tribun Bengkulu
Source: news.google.com
