Ada kecurigaan bahwa koalisi besar akan dibentuk, kata pengamat aturan pemilu terancam dimonopoli
Jakarta, Gatra. com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak ada masalah dengan upaya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membangun koalisi besar. Di sisi lain, Dedi menilai ada masalah dengan aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau president threshold.
“Koalisi akbar itu sah-sah saja. Yang harus dikritisi bukanlah upaya membangun koalisi, melainkan sistem pemilu utama yang berkaitan dengan ambang batas. Inilah yang mendorong upaya memonopoli peserta pemilu,” kata Dedi dalam keterangannya, Jumat malam (2/12/2022).
Menurut Dedi, koalisi besar yang dibangun KIB memiliki sisi baik dan buruk. Manfaat dari koalisi besar terletak pada kemampuannya untuk mengurangi besarnya kontestasi publik.
“Di satu sisi meredam kontestasi publik itu bagus, tapi kurang tepat jika interpretasinya tentang keragaman peserta pemilu, karena konsolidasi publik juga tanggung jawab partai,” katanya.
Di sisi lain, koalisi besar akan mengakibatkan kurangnya pilihan publik, yang pada gilirannya dapat menciptakan potensi musuh yang luas.
“Dampak politik dari koalisi besar tentu saja minimnya pilihan publik, juga semakin sedikit pilihan, semakin besar kelompok yang bertikai, justru berisiko menciptakan musuh yang lebih besar,” pungkasnya.
Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma, mengatakan keinginan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat pada pemilihan umum mendatang juga merupakan keinginan rakyat. Namun, dia mengingatkan bahwa komitmen ini tidak boleh hanya sebatas kata-kata.
“Namun, pesan yang dimaksud juga harus dimaknai secara serius, bukan sekadar gimmick partai untuk meraih simpati publik bahkan cemoohan publik,” kata Aditya.
“Saya kira yang dibutuhkan pemilih sederhana saja: partai dan politisi jangan mulai menggiurkan pemilih dengan uang dan menawarkan program konkrit dan nyata di daerah pemilihan untuk perubahan masyarakat,” kata dosen Universitas Indonesia itu.
KIB sendiri hadir sejak awal dengan Program Percepatan Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Bahkan KIB memiliki program atau ide sebelum mereka mengumumkan calon presiden mereka.
“(Gagasan) itu hanya boleh dilakukan oleh partai politik atau seseorang yang berkoalisi untuk membahagiakan pemilih,” kata Aditya.
Sebelumnya Plt. Ketua Umum PPP Mardiono dalam pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua PAN Zulkifli Hasan mengaku menikmati pesta demokrasi dengan menghasilkan kualitas yang tinggi. “Sehingga ke depannya para pemimpin yang akan memimpin bangsa ini mendapatkan kepercayaan nyata dari rakyat,” kata Mardiono.
3
Source: news.google.com
