8 partai politik menolak pemilu proporsional tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com – Delapan partai politik (Parpol) bersuara menentang pemilihan umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Delapan parpol tersebut adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS Demokrat, PAN, dan PPP. Namun, hanya tujuh parpol yang hadir dalam pertemuan ini, sedangkan Gerindra tidak mengirimkan wakilnya.

“Saya ingin membacakan pandangan delapan parpol terkait wacana pemberlakuan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan ini sudah dilakukan. tinjauan pengadilan di Mahkamah Konstitusi,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka

“Pertama, kami menolak hubungan yang tertutup dan bertekad untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dilakukan sejak era reformasi,” kata Airlangga.

Airlangga menilai sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat bisa menentukan calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca juga: Nasdem Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Jadi Afiliasi MK

Kedua, lanjut Airlangga, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.

Selain itu, sistem ini telah diperkenalkan dalam tiga pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan prinsip nebis in idem.

Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan tetap menjaga netralitas dan independensinya sesuai ketentuan hukum.

Baca juga: 7 Parpol Bertemu, Tolak Pilkada Proporsional Tertutup

“Keempat, kami mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024, serta penyelenggara pemilu khususnya KPU tetap menjalankan tahapan tahapan pemilu 2024 sesuai kesepakatan bersama,” kata Menko Perekonomian. Ekonomi.

Kelima, kita bertekad untuk mengikuti Pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.Ini pernyataan politik untuk menarik perhatian belanja,” jelas Airlangga.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di situs, sejumlah elite partai yang menyatakan sikap tersebut antara lain Wakil Ketua Umum PPP HM Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali.

Dapatkan pembaruan berita terpilih dan berita penting setiap hari dari Kompas.com. Yuk gabung di grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link lalu gabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.

Source: news.google.com